Mengusir Perusahaan Tambang dari Bumi Manggarai

“Perjuangan melawan tambang terlambat satu menit sama dengan telat lima tahun.”
(Aleta Baun, NTT)

Para pendatang menduduki kampung, dan tuan kampung pun harus pergi.” Nampaknya sindiran sinis para aktivis penolak perusahaan tambang di Manggarai, langsung menusuk ke ulu hati masyarakat lingkar tambang. Masyarakat pun tergugah, bangkit, dan bergerak melakukan aksi penolakan PT Sumber Jaya Asia (SJA), yang terbukti mengeksploitasi sumber-sumber daya di Kabupaten Manggarai. Serangkaian demonstrasi massa digelar, gabungan masyarakat lingkar tambang, mahasiswa, aktivis NGO, lembaga-lembaga keagamaan beserta masing-masing tokoh agama. Gugatan class action masyarakat bermuara pada dugaan kolusi antara para pengusaha dengan anggota DPRD Manggarai untuk memuluskan praktik penambangan di sana. Puncak aksi berlangsung pada akhir tahun 2009 di depan gedung KPK, dan berhasil mendorong Kapolri menginstruksikan Kapolda Manggarai untuk menyegel perusahaan yang berpusat di Shanghai itu.

Sebenarnya perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Manggarai sudah ada sejak tahun 1982. Manggarai – Utara dan Timur – berada di wilayah kepulauan dengan palung dan gunung berapi, daerahnya berbatu, gersang, didominasi lanskap gunung, sehingga membuat tempat itu sensitif dengan getaran. Jumlah penduduknya 500 ribu lebih, satu desa dihuni sekitar 700 KK, dan satu kampung sekitar 32 KK.

Pada tahun 1997 PT Istindo mulai melakukan eksploitasi namun tidak melanjutkan dan digantikan oleh PT Tribina selama 3 tahun. Sampai tahun 2005 PT Arumbai mendapatkan kuasa penambangan untuk melakukan eksploitasi. Kemudian awal tahun 2006 PT Sumber Jaya Asia (SJA) aktif melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan dilakukan secara massif di areal hutan lindung dan tanah ulayat masyarakat adat di sana, misalnya di titik Selatan di daerah Lingko.

Awalnya masyarakat tak merasa terganggu dengan keberadaan perusahaan-perusahaan tambang Mangan di bumi Manggarai. Setelah mengetahui lebih dekat perusahaan tambang di tengah-tengah masyarakat, telah terjadi pelanggaran ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat mulai bangkit kesadaran untuk menolak kehadiran para taipan itu. Selain itu, penambangan yang dilakukan telah terbukti menyalahi Undang-Undang kehutanan dan konservasi.

Masyarakat melakukan gerakan, membuat surat penolakan yang dikirimkan kepada Bupati selaku Kepala daerah Manggarai dengan tembusan kepada DPRD, Kapolres, Gubernur, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Walhi NTT, Jatam, JPIC, dan perusahaan tambang terkait. Surat penolakan itu tak ditanggapi oleh perusahaan terkait. Namun, masyarakat tidak menyerah, aktivis penolak pertambangan mulai bergabung dengan gerakan mahasiswa dan berjejaring secara nasional untuk memperbesar isu. Demonstrasi pertama dilakukan di kabupaten Manggarai menyusul kemudian gugatan class action yang menempatkan sang Bupati, PT Tribina, dan PT SJA sebagai pihak tergugat. Sampai sidang ke-2 dan ke-3 para tergugat tidak hadir. Perjuangan masyarakat Manggarai membuahkan hasil ketika Kepolisian menyegel PT SJA pada awal 2010, serta menyita lebih dari 21 ribu ton Mangan.

Ada beberapa alasan mengapa pertambangan di Mangarai harus dihentikan, misalnya, produksi pertanian turun drastis karena tidak ada curah hujan yang cukup dan matinya sumber mata air. Muncul permasalahan sosial seperti prostitusi yang terus meningkat dan kesehatan masyarakat yang semakin menurun. Tercatat dalam kurun waktu 5 tahun, pemerintah daerah Manggarai telah mengeluarkan 25 surat ijin pertambangan.

Kampanye untuk menolak keberadaan perusahaan tambang di Kabupaten terus dilakukan. Sampai saat ini masyarakat masih menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi di sekitar lingkar tambang. Perusahaan-perusahaan tambang itu bisa jadi berhenti beroperasi, tapi tidak menutup kemungkinan muncul lagi dengan bentuk dan pola yang berbeda. Misalnya pengalaman mengusir perusahaan pertambangan emas di Sulawesi Selatan, dalam beberapa tahun muncul fenomena masyarakat masuk ke hutan untuk menambang. Ternyata kerusakannya tidak lebih kecil dari apa yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan. Pola perusahaan tambang yang menggunakan masyarakat lokal ini dilakukan untuk membebaskan diri dari tuntutan menutup tambang. Selain itu munculnya pertambangan rakyat yang dikelola koperasi, ternyata hanya taktik perusahaan untuk terus muncul mengeksploitasi sumber daya alam.

Tentang jejakmollo

Orang Mollo memandang alam bagai tubuh manusia adalah kunci yang mereka percaya sebagai syarat keselamatan. Batu dilambangkan sebagai tulang, tanah sebagai daging, sedangkan air sebagai darah, dan hutan sebagai kulit, paru-paru dan rambut. Bila tidak ada batu berarti kehilangan tulang, jika ada batu berarti ada air.
Pos ini dipublikasikan di Artikel. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s